KEPUTUSAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA  

PROP. JAWA TIMUR

No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012

TENTANG KESESATAN AJARAN SYI’AH


Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada sidang hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2012.

Membaca:

  1. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bangkalan No. 26/26-XV/DP-MUI/BKL/XII/2011 tertangal 17 Desember 2011 tentang Permohonan Ketetapan Aliran Syi’ah
  2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang No.A-034/MUI/Spg/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Peristiwa di Desa Karang Gayam
  3. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Surabaya No. 01/Korwil/Sby/ I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Aliran Syi’ah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi’ah.
  4. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Besuki No. 01/MUI/Besuki/ I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Aliran Syi’ah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi’ah.
  5. Rekomendasi Hasil Musyawarah Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) Selasa, 03 Januari 2012 yang salah satu isinya meminta agar MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syi’ah.
  6. Surat dari Jam’iyah Ahlussunnah wal Jama’ah Bangil Pasuruan No. 025/ASWAJA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Permohonan Fatwa Sesat Ajaran Syi’ah.
  7. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik No. 003/MUI/KAB.G/I/2012 tertangal 19 Januari 2012 tentang Laporan Keberadaan Syi’ah di Gresik
  8. Pernyataan Sikap Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim tanggal 17 Januari 2012 menyikapi kasus Sampang dan ajaran Tajul Muluk.
  9. Pernyataan Sikap 83 ulama Pondok Pesantren menyikapi aliran yang dibawa oleh saudara Tajul Muluk tangal 10 Januari 2012.
  10. Pernyataan Sikap PCNU Sampang No. 255/PC/A.2/L-36/I/2012 menyikapi ajaran yang dibawa oleh saudara Ali Murtadlo/Tajul Muluk.
  11. Laporan Hasil Investigasi Kasus Aliran Syi’ah di Kabupaten  Sampang Propinsi Jawa Timur   tanggal 9 April 2011.
  12. Buku-buku kajian tentang faham Syi’ah antara lain:
    1. Al-Milal wa al-Nihal karya al-Syahratstani (hal. 198-203)
    2. Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal karya Ibn Hazm
    3. Export Revolusi Syi’ah ke Indonesia karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
    4. Dialog Apa dan Siapa Syi’ah karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
    5. Mengenal Syi’ah Karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
    6. Syi’ah Bukan Islam? Karya Lajnah Ilmiyah HASMI
    7. Tulisan Abdurrahman Aziz “Siapakah Pendiri Syi’ah”


MEMUTUSKAN
1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah SESAT DAN MENYESATKAN.

  1. Menyatakan bahwa penggunaan Istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syi’ah adalah bentuk pembajakan kepada ahlul bait Rasulullah Saw.
  2. Merekomendasikan:
    1. Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya)
    2. Kepada Umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam
    3. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syi’ah di Indonesia, karena penyebaran faham Syi’ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah waal-jama’ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
    4. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syi’ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.
    5. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.
    6. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
    7. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Faham Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi’ah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional.

Surabaya    27 Shofar 1433 H
21 Januari  2012 M

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROPINSI JAWA TIMUR

 

Ketua Umum                                     Sekretaris Umum

KH. Abdusshomad Buchori                 Drs. H Imam Tabroni, MM